Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Mutasi Jabatan
Bacaweb.com, Ponorogo, Jawa Timur 08/11/2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diamankan tim antikorupsi pada Jumat (7/11/2025).
Kabar penangkapan tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang menyebut bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah orang dalam operasi tersebut. “Benar, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo,” ujarnya saat dikonfirmasi media, Jumat malam.
Dari informasi awal, OTT dilakukan di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Beberapa pejabat daerah turut dibawa oleh penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan awal. Tim penegak hukum juga dikabarkan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti yang diduga berkaitan dengan dugaan transaksi suap.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk Bupati Sugiri. Setelah itu, lembaga antirasuah tersebut akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan.
Meski belum ada keterangan resmi terkait kasus yang menjeratnya, sejumlah sumber menyebut bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. KPK sendiri masih mendalami keterlibatan berbagai pihak yang diduga berperan dalam praktik tersebut.
Penangkapan Sugiri Sancoko sontak mengejutkan masyarakat Ponorogo. Pasalnya, selama menjabat, ia dikenal aktif mendorong pembangunan infrastruktur dan berbagai program sosial. Namun, kasus ini sekaligus menimbulkan kekhawatiran mengenai kelanjutan roda pemerintahan di kabupaten yang dikenal dengan julukan “Kota Reog” tersebut.
Sejumlah pihak berharap proses hukum berjalan transparan tanpa mengganggu pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga disebut tengah memantau perkembangan kasus untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil.
OTT terhadap Bupati Ponorogo ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi pada tahun 2025. KPK sebelumnya telah melakukan operasi serupa di beberapa daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas pejabat publik.
