Prabowo Ubah Peta BUMN: Buka Peluang untuk Pemimpin Asing dan Pangkas Jumlah Perusahaan
Bacaweb.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan arah baru dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam pidatonya di ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta Selatan pada Rabu 15 Oktober 2025, Prabowo menyoroti perlunya reformasi menyeluruh terhadap BUMN.
Kepala negara Indonesia itu menyebut perlu melakukan efisiensi kelembagaan hingga keterbukaan terhadap talenta global.
Lantas, apa saja hal yang menjadi sorotan utama Presiden Prabowo dalam tubuh BUMN? Berikut ulasannya:
1. WNA Kini Dapat Pimpin BUMN
Salah satu poin paling menonjol dari pernyataan Prabowo adalah kebijakan baru yang memungkinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin perusahaan BUMN.
Prabowo menyebut, dirinya telah mengubah regulasi yang sebelumnya mewajibkan posisi pemimpin BUMN diisi oleh warga negara Indonesia (WNI).
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ujar Prabowo.
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar BUMN dapat dikelola dengan standar bisnis internasional, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan keahlian terbaik di bidang manajemen korporasi.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.
2. Pemangkasan Jumlah BUMN
Selain keterbukaan terhadap talenta asing, Prabowo juga menekankan rencana rasionalisasi jumlah BUMN.
Saat ini, kata Prabowo, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan. Prabowo menilai angka tersebut tidak efisien dan berpotensi menghambat produktivitas.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pengurangan jumlah BUMN akan difokuskan pada peningkatan efisiensi, profitabilitas, serta tata kelola yang lebih sederhana dan transparan.
3. Reformasi untuk Efisiensi dan Daya Saing
Prabowo menegaskan, reformasi ini bukan sekadar penyederhanaan struktur, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Presiden ke-8 RI itu menilai banyak BUMN yang masih belum memberikan hasil optimal bagi negara karena lemahnya sistem manajemen dan kurangnya orientasi bisnis modern.
Langkah rasionalisasi, kata Prabowo, diharapkan dapat menciptakan BUMN yang lebih sehat, lincah, dan berdaya saing tinggi, dengan fokus pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat.
4. Pemimpin Politik Harus Pahami Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung pentingnya pemahaman ekonomi bagi para pemimpin politik.
Mantan menteri pertahanan itu menilai banyak pejabat publik yang belum memiliki kedekatan dengan dunia bisnis dan data ekonomi yang faktual.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ucapnya.
Prabowo mendorong generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memperdalam pemahaman di bidang ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berpihak pada kemajuan nasional.***
