Mencermati Akar Konflik Tanah Israel Sejak 1947 setelah Kini 142 Negara Gaungkan Palestina Merdeka
Bacaweb.com – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sorotan dunia setelah 142 negara mendukung resolusi yang menyerukan solusi dua negara untuk Palestina dan Israel, pada Jumat, 12 September 2025.
Resolusi tersebut mengusulkan Otoritas Palestina (PA) untuk memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina, dengan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza.
“Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina,” demikian salah satu bunyi petikan deklarasi sejumlan negara di PBB, seperti dilansir Euronews, pada Sabtu, 13 September 2025.
Resolusi yang mulanya diajukan Prancis dan Arab Saudi ini, menegaskan terkait pengakuan atas Palestina sebagai negara yang merdeka dan jalan menuju perdamaian antara pasukan militer Israel dengan Hamas.
Kendati demikian, dukungan besar ratusan negara dunia ini justru kontras dengan sikap Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri (PM), Israel Benjamin Netanyahu menolak keras gagasan negara merdeka bagi Palestina. Bahkan, ia menyatakan wilayah Tepi Barat adalah milik Israel.
Berkaca dari hal itu, penting memahami mengapa isu Palestina merdeka kini terus membara, penting mencermati akar sejarah panjang konflik negara tersebut dengan Israel. Berikut ini ulasan selengkapnya:
1947: Konflik Tanah Negara Yahudi
Awal mula konflik Israel-Palestina terjadi pada tahun 1947, ketika PBB pertama kali mengesahkan resolusi pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yakni sebagai ‘satu Yahudi dan satu Arab’.
Diketahui, rencana itu diterima oleh komunitas Yahudi, tetapi di sisi lain sempat mendapatkan penolakan dari bangsa Arab.
Mereka menilai keputusan PBB tidak adil karena memberikan lebih dari setengah wilayah kepada Israel meski populasi Yahudi saat itu jauh lebih kecil dibanding penduduk Arab Palestina.
Perang Meletus di Tahun 1948
Penolakan tersebut memicu perang pada 1948. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, sementara ratusan ribu rakyat Palestina terusir dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di berbagai negara.
Tragedi itu dikenal dengan sebutan Nakba atau malapetaka besar bagi bangsa Palestina.
Sejak saat itu, konflik tak pernah benar-benar reda. Israel memperluas wilayahnya, menduduki Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Kondisi tersebut makin diperburuk oleh pembangunan permukiman ilegal yang terus meluas hingga kini.
Konflik Hamas-Israel di Tahun 1980
Hamas kemudian lahir pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap pendudukan Israel.
Kelompok ini disebut muncul dari rahim penderitaan rakyat Gaza yang selama puluhan tahun hidup dalam blokade dan represi.
Bagi banyak warga Palestina, Hamas dipandang sebagai perlawanan, meski strategi militernya menuai kecaman internasional.
Ketegangan semakin memuncak setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel.
Peristiwa itu dijadikan alasan Israel untuk melancarkan serangan masif ke Gaza. Namun, ofensif itu menimbulkan korban sipil yang jauh lebih besar.
2025: Renggut 64 Ribu Sipil, Warga Gaza Kelaparan
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza pada tahun 2025, lebih dari 64.000 warga Palestina telah terbunuh, mayoritas perempuan dan anak-anak.
PBB bahkan menyebut kelaparan sudah melanda Gaza, dengan jutaan penduduk terpaksa mengungsi.
Terkait hal itu, resolusi terbaru PBB menyatakan dengan tegas mengenai blokade hingga serangan brutal Israel telah menciptakan “bencana kemanusiaan” yang mencemaskan dunia.
Dokumen itu juga menyerukan pembentukan misi internasional untuk melindungi warga sipil dan memantau proses perdamaian.
Sejarah panjang konflik Israel-Palestina sejak 1947 hingga hari ini memperlihatkan akar konflik tidak bisa dilepaskan dari ketidakadilan awal pembagian wilayah.
Pada akhirnya, Resolusi PBB terbaru kini dinilai sebagai publik internasional sebagai sinyal pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, akan segera menjadi kenyataan.***
