KPK Respons Isu Mark Up Proyek Whoosh Usai Mahfud MD Klaim Perbedaan Hitungan Indonesia dan China
Bacaweb.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada masyarakat untuk membuat laporan secara resmi jika mengetahui ada tindakan korupsi.
Laporan resmi tersebut nantinya membuat KPK bisa melakukan proses penyelidikan yang diperlukan secara resmi.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, 16 Oktober 2025.
Pernyataan dari KPK tersebut menanggapi klaim dari Mahfud MD tentang adanya dugaan mark up atau penggelembungan dana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Mengenai laporan masuk ke KPK, Budi mengatakan bahwa harus ada data atau informasi awal yang disertakan agar lembaga antirasuah tersebut bisa memulai proses penyelidikan.
“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” terangnya.
Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi dan menganalisis apakah laporan tersebut berada di bawah penyelesaian yang dilakukan oleh KPK.
Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” kata Mahfud MD.
“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” jelasnya.
Dugaan adanya mark up itulah yang menurut Mahfud harus diperiksa agar diketahui kemana saja aliran uangnya. Setuju dengan Keputusan Menkeu Purbaya Tak Bayar Utang Whoosh dengan APBN tapi Ingatkan Akibatnya
Dalam video tersebut, Mahfud juga mengungkapkan bahwa dirinya menyetujui keputusan Menkeu Purbaya untuk tidak melunasi utang Whoosh memakai uang APBN.
Di sisi lain, ada akibat permintaan kompensasi yang mungkin dilakukan oleh pihak China.
“Saya anggap kebijakan ini bagus demi rakyat, tapi juga harus diingat akibatnya berbahaya buat rakyat,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) itu.
“Misal kita gagal bayar, kan berarti China harus ngambil api nggak mungkin ngambil barang di tengah kota, pasti minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara,” imbuhnya.
Mahfud lantas memberi contoh kasus China mengambil alih pelabuhan milik Sri Lanka karena tak mampu bayar.
“Ini bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik, ada konflik kan terus bisa merambah ke kita, masuk ke kita dan Natuna Utara yang tidak masuk konflik, membangun pangkalan selama 80 tahun, ini mau diapakan?” terangnya.
“Jadi, Pak Purbaya didukung rakyat tidak bayar Whoosh dengan APBN, kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita tapi, selesaikan masalah secara hukum,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang Whoosh.
“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ucap Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025 lalu.
“(Danantara) Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” imbuhnya.
Purbaya kemudian mengingatkan tentang pemisahan pengelolaan sektor swasta dan pemerintahan.
“Ini kan mau dipisahin swasta sama pemerintah. Jangan kalau enak di swasta, kalau nggak enak di pemerintah,” tambahnya.
